Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama, SH mengkritik keras pejabat negara tersebut, yang saat ini rangkap jabatan menjadi komisaris pada perusahaan BUMN.
“Padahal kondisi saat ini memprihatinkan karena pandemi Covid-19, justru, banyak pejabat rangkap jabatan komisaris,” kata Haris kepada media, Kamis (18/6/2020).
Haris yang juga pendiri berbagai organ gerakan pemuda ini mengakui, telah mengantongi nama beberapa pejabat negara yang merangkap jabatan sebagai komisaris. Namun, agar tidak menjadi gaduh ia berencana akan menyampaikan secara resmi kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk meminta mentertibkanya.
Akan lebih baik, menurut Haris, pejabat yang masih rangkap jabatan untuk ikut prihatin dengan membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung Covid-19. Jangan terlena dalam rutinitas kekuasaan rangkap yang tengah disorotnya.
Haris memandang masih banyaknya pengangguran di Indonesia sedikit banyak disebabkan oleh monopoli kekuasaan seperti para pejabat yang merangkap komisaris tanpa memikirkan masyarakat.
“Pejabat jangan maruk, masih jabat komisaris juga. Bagaimana tidak banyak pengangguran di negara ini, jika sudah menerima gaji dari negara, mengabdilah, mundur dari komisaris,” tegas Haris Pertama.
Kritikan dari Ketum organisasi pemuda terbesar di Indonesia tersebut penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Suara pemuda adalah masa depan negeri ini. *Ed2