 |
| Ilustrasi : pdip/ig |
Sesuai dengan aturan internal partai banteng, mengacu pada SK DPP Nomor 031A tentang mekanisme mendapatkan rekomendasi partai ini, maka selambat-lambatnya setahun sebelum pilkada harus dilakukan proses penjaringan mulai dari bawah.
Sistem penjaringan PDI Perjuangan berdasarkan SK 031A DPP, cukup prosedural dan demokratis. Ada 3 pintu untuk mendaftar yaitu melalui pendaftaran di DPC, DPD atau melalui DPP. Siapapun yang berdasarkan UU berhak untuk dipilih boleh mendaftarkan diri dalam tahapan ini.
Selanjutnya akan ada tahapan verifikasi berkas bacalon yang sudah mendaftar. Pada tahap ini PDIP akan memastikan persyaratan administrasi para bacalon harus lengkap sesuai dengan standar yang disyaratkan KPUD untuk kelengkapan calon Kepala Daerah. Nama - nama Bacalon yang lolos verifikasi akan dikirim ke DPP tembusan DPD.
Tahap berikutnya DPP akan menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan di kantor DPP PDIP yang wajib diikuti semua bacalon. DPD Provinsi juga akan menjadwalkan fit and proper test dengan materi ujian yang hampir sama, tetapi proses di DPP lah yang paling menentukan.
Di tengah proses ini DPP akan menerjunkan tim survey independen untuk menguji potensi dukungan dan peluang keterilihan para bacalon di masyarakat, maupun sejauh mana solidnya dukungan internal banteng pada figur-figur yang ada. DPD juga biasanya akan menerjunkan tim survey tambahan untuk mendapatkan data valid seputar bobot politik para kontestan.
 |
| Wiebie Dwi Andriyas, Pengusaha dan tokoh Olahraga asli Malang daftar penjaringan Bacalon Bupati Malang melalui PDI Perjuangan. Foto: MalangPost |
Puncaknya nanti adalah turunnya surat atau SK rekomendasi bacalon sekaligus perintah Ketua Umum kepada semua kader banteng untuk mendukung dan memenangkan bacalon terpilih yang mengantongi rekom PDIP. *®ed1