Terkait Impor Beras, DPP GMNI Tuding Pemerintah Berwatak Neo-Kolim

Foto : Pembukaan Kongres GMNI 2017 / dokJM
JM- Kebijakan import beras pemerintah melalui Kemendag RI yang belakangan ini mengundang reaksi publik akhirnya mendapat respon dari DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Organisasi mahasiswa pengusung ideologi marhaenisme ini menyampaikan kritiknya, bahwa GMNI menentang kebijakan yang tidak pro rakyat tersebut. Berikut pernyataan sikap DPP GMNI sebagaimana yang dikirim ke media ini :
Jakarta, 17 Januari 2018


MERDEKA !!!
Kebijakan impor beras sebanyak 500.000 ton yang akan dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-JK akhir bulan Januari hingga menjelang masa panen raya pada bulan Februari – Maret tahun 2018 cenderung memberikan dampak negatif bagi petani.
Ada kekhawatiran anjloknya harga gabah meskipun negara kita sebenarnya pernah mengalami surplus di tahun 2017 adalah akibat monopoli permainan harga yang menyebabkan ketidakstabilan harga beras.
Berdasarkan kesimpangsiuran data yang tidak sinkron antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan merupakan titik awal polemik yang ada didalam tubuh Kabinet sehingga masyarakat menjadi resah.
Hal ini membuktikan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK  selama ini tidak serius dalam melaksanakan program kedaulatan pangan di Indonesia, terlebih jargon kampanye NAWA CITA hanyalah sebatas slogan dan janji-janji palsu.
Sehingga, DPP GMNI mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam hal keberpihakan terhadap kelompok petani sebagai pahlawan pangan untuk memberikan kemudahan pengadaan mesin pengering padi, pendampingan secara profesional dalam pengelolaan dan bisnis pertanian.
Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyatakan sikap :
  1. Pemerintah TIDAK SERIUS dalam melaksanakan program Kedaulatan Pangan Nasional, dalam hal ini disebabkan oleh munculnya Kebijakan Impor Beras akhir bulan Januari 2018.
  2. KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TIDAK BECUS dalam melaksanakan amanat rakyat untuk mengendalikan pasokan beras,  memberikan data yang akurat serta menyebabkan ketidakstabilitan harga beras, sementara persoalan Pangan adalah persoalan HIDUP – MATINYA RAKYAT Indonesia.
  3. KEBIJAKAN IMPOR BERAS membuktikan Pemerintah GAGAL mengontrol distribusi beras, sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani dan masyarakat.
  4. KEBIJAKAN IMPOR BERAS indikasi bahwa Pemerintah saat ini cenderung berkarakter NEO-KOLIM dan tentu menyimpang dari ideologi PANCASILA.
  5. MENDESAK KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN segera mengkaji ulang serta memberikan data yang valid kepada masyarakat terkait ketersediaan stok beras.
  6. MENUNTUT Pemerintah segera melaksanakan PEMBERANTASAN segala bentuk permainan oleh MAFIA PANGAN yang mengakibatkan INSTABILITAS HARGA BERAS.

MARHAEN MENANG !!!
GMNI JAYA !!!

TTD


Dewan Pimpinan Pusat
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

Subscribe to receive free email updates: