 |
| Ilustrasi KPK : kompasiana |
JurnalMalang - Hirukpikuk tentang pilkada 2018 di kota Malang mendadak terhenti ketika tiba-tiba Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggerebekan besar-besaran di kota Malang mulai rabu lalu (9/08/17). Beberapa BaCalon berubah menjadi calon-terpidana dan beberapa lagi mundur teratur. Sisanya menghindar tak ingin terkena 'peluru-nyasar' KPK.
Berkoper-koper data diangkut dari ruang resmi dinas. Beberapa ruang yang paling ekslusif di kota ini disegel dan puluhan ponsel pejabat tinggi serta para ajudannya disita KPK. Dalam sejarah berdirinya KPK belum pernah melakukan operasi massif di suatu daerah seperti di kota Malang. Rasanya baru kali ini KPK membuka 'kantor sementara' di sebuah kota dengan memeriksa lebih dari separuh anggota DPRD. Pejabat eksekutif di level 4 pun tak luput dari geledah lembaga anti korupsi yang paling ditakuti ini.
Ini mengindikasikan betapa serius KPK bekerja dan betapa besar potensi kasus korupsi yang terjadi di kota yang terkenal dengan julukan Kota Bermartabat ini. Sehingga muncul spekulasi bahwa calon tersangka KPK nanti tidak hanya datang dari legislatif (MAW dan teman-temannya) tetapi juga akan merambah elit-elit eksekutif (Pemkot) bahkan ada beberapa pengusaha besar diduga menjadi kandidat tersangka.
Maka perbincangan tentang Pilkada kota Malang pun seakan tidak menarik lagi bagi masyarakat. MAW yang ketua DPRD dan juga ketua Partai adalah salah satu bacalon Walikota, namun nasibnya sudah diujung tanduk karena menjadi tersangka atas dugaan dua kasus korupsi. PDIP pun menjadi sasaran bully rakyat dengan tuduhan sebagai pembajak demokrasi.
Walikota (M.A) juga merupakan bacalon N1 yang terkuat dan ketua Partai, namun sedang menghadapi pemeriksaan di kantor KPK setelah kantor dan rumah pribadinya digeledah KPK. Walikota sedang menghadapi dua kemungkinan yang sama-sama pahit : menjadi tersangka atau bebas dengan citra yang terlanjur negatif. Sebab bagaimanapun juga, Balaikota yang menjadi ikon wibawa pemerintah dan rakyat kota Malang seketika redup oleh banyak indikasi pelanggaran hukum dan terjadi di era kepemimpinan Abah Anton.
Sangat terasa, atmosfir warga yang jenuh dengan politik dan semakin krisis kepercayaan kepada para politisi di kota Malang. Sebaliknya masyarakat banyak mengungkapkan kekecewaannya kepada penyelenggaran pemerintahan yang tidak amanah dan berharap KPK menuntaskan semua kasus korupsi di Malang Raya.
Di acara Car Free Day Ijen Bulevar, ribuan masyarakat kota memberikan dukungan tandatangan kepada KPK, melalui medsos warga berharap KPK menghabisi semua pelaku yang terlibat dalam konspirasi proyek dan permainan APBD di kota Malang.
Sebelum rakyat apatis terhadap politik dan pilkada, KPK diharapkan untuk mengungkap dengan jernih semua skandal proyek dan APBD di kota Malang. Tegakkan Hukum meskipun langit runtuh! (red1).