 |
| Ilustrasi tikungan dari : imgrab.com |
JurnalMalang – Pada saat DPC PDIP masih melakukan proses
penjaringan bacalon Kepala Daerah Kota Malang yang berhasil menjaring 4 orang
bakal calon Walikota dan beberapa calon Wawali, beberapa hari lalu (23/7/2017) rombongan dari DPC
PDIP yang dipimpin Arief Wicaksono (ketua DPC) berkunjung ke Abah Anton
(Incumben/Walikota).
Spekulasi pendapat berkembang, kunjungan ini diduga
sebagai langkah menggiring PDIP membangun koalisi dengan Abah Anton. Jika
dugaan ini benar maka hanya ada satu kesimpulan: PDIP sebagai pemenang Pemilu akan
rela mengalah untuk menjadi Wakil Walikota dari Abah Anton yang dipastikan maju
lagi sebagai calon N1.
Kunjungan rombongan struktural PDIP ke Abah Anton pada
momentum lobi-lobi jelang rekom pilkada pada satu sisi tidak melanggar aturan
politik manapun namun tidak strategis pada sisi yang lain karena dua alasan :
Pertama, PDIP sebagai pemilik suara tertinggi (11 kursi legislatif) memiliki
nilai tawar yang juga tertinggi sehingga tidak tepat untuk mendatangi Ketua
Partai yang hanya memiliki enam kursi. Sebagai
satu-satunya parpol yang bisa mengusung calon tanpa harus koalisi, PDIP lebih
layak menunggu tamu/pelamar ketimbang merendah dengan safari politik.
Sudah menjadi tradisi di PDIP, bahwa di daerah dimana
banteng menang pemilu (seperti di Malang Raya) maka PDIP harus prioritaskan maju
untuk Walikota (N1), bukan menjadi wakil dari partai bersuara lebih rendah.
Ketua Umum, Megawati SP pernah menegaskan hal tersebut di sebuah forum tinggi
partai.
Kedua, DPC PDIP Kota Malang sudah melakukan
penjaringan terbuka, dimana sudah ada empat bacalon Walikota yang sudah
melengkapi berkas. Jika DPC PDIP membuka komunikasi dengan parpol lain untuk posisi
N2, maka dapat dipastikan penjaringan para Calon Walikota yang sudah dilakukan
hanya sekedar formalitas dan mereka hanya dimanfaatkan untuk menyempurnakan
permainan konvensi; maka tahapan penjaringan tidak relevan untuk dilanjutkan.
Padahal para calon yang mendaftar di PDIP tersebut mempertaruhkan nama, keseriusan
dan membayar biaya konvensi 25 juta. Mereka adalah Gandung Rafiul NH
(Akademisi/swasta), Sutiaji (Wakil Walikota), Wahyu ES (Swasta/Aktifis) dan
Arief Wicaksono (Ketua DPRD/DPC).
Langkah terbaik yang perlu dilakukan PDIP adalah, fokus
melanjutkan proses penjaringan sesuai jadwal; fit and proper test; survey dan
tahapan lainnya sampai pada keputusan final siapa yang paling layak menjadi
calon Walikota dan calon wawali dari banteng kota Malang. Jika penjaringan
calon sudah dilakukan maka skenario lain di luar itu hanya akan membuat PDIP
tidak dipercaya dan berpotensi menimbulkan konflik dikemudian hari.
Di Pilkada kota Batu awal 2017 lalu PDIP berhasil
menjadikan Dewanti Rumpoko sebagai Walikota Batu melalui gotong royong. Di
kabupaten calon PDIP kalah terhormat dari incumbent Rendra Kresna yang hampir
kandas dan di kota Malang banteng sangat berpeluang merebut kembali kursi
balaikota Malang. Bernyalikah ? (red-1).