 |
| Pengamat / Akademisi Asal Kota Batu Haris El-Mahdi / fb.h.e.m |
JurnalMalang.Com - Masyarakat Kota Batu perlu memahami bahwa pilkada bukanlah acara kontes audisi terbatas elit politik yang mengincar kekuasaan. Pilkada lebih mulia, yaitu pesta demokrasi milik rakyat untuk memilih pemimpin terbaik yang pantas untuk memimpin sekitar 200-an ribu rakyat Batu dan pemimpin yang layak dipercaya untuk mengelola hampir 1 triliun APBD (per tahun) kota Batu.
Sungguh konyol apabila pilkada yang ongkosnya puluhan miliar dan sepenuhnya dari rakyat (APBD) nanti hanya menjadi ajang perebutan kuasa para elit atau momen bagi-bagi lahan proyek dimana partisipasi rakyat hanya sebatas "penggembira". Rakyat Batu hendaknya menyadari bahwa pada pilkada inilah kesempatan terbaik untuk memilih "petugas" rakyat yang sanggup bekerja maksimal untuk memajukan Batu, menyejahterakan rakyat dan mampu menghadirkan segudang prestasi yang mengharumkan nama kota Batu.
Untuk memperkaya wawasan politik, Akademisi dan pengamat asli Batu Haris El-Mahdi memberikan beberapa pendapatnya, yang dicuplik dari akun medsosnya sebagai berikut :
Ada lima kriteria ideal walikota Batu, setidaknya menurut saya :
1. Tidak melakukan money politik dan/atau gratifikasi politik.
Sebagai orang yang terlibat dalam agenda meminimalisir korupsi, saya
tidak mungkin menjatuhkan pilihan kepada calon walikota yang secara
demonstratif dan vulgar melakukan praktik politik uang dan gratifikasi
politik selama kampanye. Demokrasi menjadi hancur ketika politik uang
dan gratifikasi dirayakan dengan sepenuh hati.
Bagi saya,
adalah tidak patut seorang calon walikota merebut hati rakyat dengan
iming-iming barang atau uang. Ini adalah praktik politik primitif yang
dungu, hanya menganggap rakyat laksana barang yang bisa dibeli. Pelan tapi pasti, demokrasi Indonesia harus direboisasi dengan praktik politik yang jujur dan sehat. Tidak penuh polusi
2. Kampanye yang dialogis, partisipatif, dan membangun watak kerelawanan.
Saya akan jatuh cinta kepada calon walikota yang dalam masa kampanye
sanggup "menghadirkan" dirinya sebagai pribadi yang dialogis dan mampu
membangun partisipasi publik atau kegotong-royongan. Calon yang bisa
mendorong watak-watak kerelawanan.
Walikota adalah jabatan
politik yang, salah-satunya, mempunyai kapasitas untuk mendengar dan
merespon aspirasi publik. Adalah mengerikan jika walikota dijabat oleh
orang dengan kepribadian tertutup dan gagap membangun komunikasi publik. Ada sebuah pameo "power tends to corrupt", Kekuasaan cenderung
korup. Dan, walikota yang tidak dialogis dan gagap merajut partisipasi
publik dapat dipastikan mempunyai potensi melakukan korupsi. Ia tidak
membuka ruang untuk dikritik dan dikoreksi. Lebih suka membentengi diri
dengan apologia.
3. Mempunyai visi Reformasi birokrasi dan keterbukaan anggaran.
Batu adalah salah-satu kota dengan jumlah ASN yang overload dan
berkinerja di bawah standart. Oleh karena itu, dibutuhkan walikota yang
mempunyai terobosan-terobosan bernas untuk mereformasi birokrasi.
Birokrasi yang "njlimet" dan "lemot" perlu diperbaiki untuk
menghadirkan Pelayanan publik yang prima.
Di luar itu, walikota
Batu ke depan juga perlu memberi jaminan adanya keterbukaan APBD kepada
publik. Politik anggaran perlu didesain sepenuhnya untuk kepentingan
publik, kepentingan rakyat banyak. Tidak boleh lagi ada SKPD yang
tidak optimal menyerap anggaran. Di titik ini, reformasi birokrasi dan
. keterbukaan anggaran saling berkelindan Di samping itu, rakyat
juga perlu diberi ruang untuk mengontrol APBD. Oleh karena itu, APBD
perlu dipublikasikan secara utuh.
Walikora dengan visi Reformasi birokrasi dan keterbukaan anggaran layak didukung.
4. Mempunyai visi politik hijau
Belakangan, Kota Batu mengalami percepatan kerusakan ekologis dalam
tingkat yang sangat massif. Alih fungsi lahan pertanian terjadi secara
tak terukur dan tak terkendali. Industri pariwisata telah sedemikian
rupa mereduksi ruang pertanian dan kebudayaannya.
Walikota Batu
ke depan, idealnya, mempunyai visi untuk mengerem laju industrialisasi
pariwisata, yang meskipun meninggikan pertumbuhan ekonomi tetapi
memperlebar ketimpangan. Visi politik hijau layak ditawarkan untuk mereboisasi kerusakan ekologis dan juga kerusakan politik.
5. Mempunyai visi partisipasi perencanaan pembangunan
Adalah sudah menjadi rahasia umum di Kota Batu bahwa Musrenbangdes
tidak dilakukan secara genuin melibatkan para stake holder di desa.
Musrenbangdes hanya berisi formalitas, tidak menyentuh kebutuhan
substantif masyarakat. Celakanya, hasil musrenbangdes kerap "hilang"
di level yang lebih atas. Untuk itu, dibutuhkan walikota yang mempunyai keseriusan perhatian untuk memperbaiki kinerja dan mekanisme musrenbangdes.
Di luar itu, partisipasi perencanaan pembangunan juga layak dilakukan
dengan mempublikasikan RPJMD Kota Batu. Hal ini penting agar wong mbatu
tahu persis mau dikemanakan kota Batu tercinta ini. Calon
walikota yang mendekati lima kriteria itulah yang akan saya pilih.
Semoga publikasi tulisan ini menjawab beberapa pertanyaan yang masuk.
Haris el Mahdi FB @ Haris el Mahdi
(red2).