Kubu Haris Pertama Ungkap Fakta Hasil Kongres Bogor, MENKUMHAM RI Blokir SK DPP KNPI Noer Fajrieansyah

Haris Pertama dkk Bersama Menkumham RI Yassona Laoli / jmcom
JurnalMalang - Konflik induk organisasi kepemudaan, dualisme Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia, DPP KNPI, nampaknya akan segera berakhir. Tidak ada lagi kepengurusan ganda organisasi elit pemuda nasional ini.

Hari rabu, 22/01/2020 Ketua Umum DPP KNPI hasil Kongres Bogor, Haris Pertama, SH melakukan audiensi formal dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli. Ketum Haris yang didampingi Sekjen Jackson Kumaat, Ketua Harian Gandung Rafiul NH dan jajaran Pengurus inti DPP KNPI diterima di Kantor Kemenkumham RI.

Dalam pertemuan tersebut dijelaskan sejumlah fakta Kongres KNPI di Bogor tahun lalu yang secara sah melahirkan kepemimpinan Haris Pertama dari kompetitornya Noer Fajrieansyah. Noer yang semula mengakui kekalahannya namun belakangan tidak mengakui Haris dengan mengadakan Kongres Lanjutan yang memilih dirinya sebagai Ketum DPP KNPI versi Kongres Lanjutan. Dengan langkah cepat kubu Noer Fajrih mengajukan SK Kemenkumham, yang kemudian terhitung sejak januari 2020 ini dianulir oleh Kemenkumham RI.
Dalam waktu dekat Kemenkumham akan resmi menetapkan satu DPP KNPI yang sah berdasarkan fakta hasil Kongres Bogor dan AD ART organisasi. Sementara SK yang sebelumnya dikantongi KNPI kubu Noer Fajrih diblokir. Dalam situs resmi Kemenkumham, link DPP KNPI juga sudah diblok.

Dalam diskusi dengan Haris dan jajaran Pengurus DPP KNPI, Kemenkumham menegaskan sikap pemerintah akan objektif dan berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Sehingga pemblokiran SK Kumham Kepengurusan versi Noer Fajriensyah merupakan bagian dari sikap tegas pemerintah, terutama saat ini masih ada sengketa hukum di Pengadilan yang diajukan kubu Haris.

Sebagaimana dikonfirmasi wartawan rmol, Menkumham RI Yassona membenarkan pemblokiran SK Noer Fajrieansyah pada Rabu (22/1). Pasalnya, Yasonna menginginkan KNPI sebagai wadah organisasi-organisasi pemuda hanya satu tanpa ada dualisme. “Kita sedang pelajari, sebaiknya KNPI kita satukan,” ujarnya saat dikonfirmasi rmolcom.

Secara terpisah Haris Pertama yang mendapat dukungan mayoritas OKP, Sayap Muda Ormas dan Parpol dan Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus menyatakan bahwa sudah saatnya pemuda bersatu mengawal kebenaran, memastikan keberpihakan pemerintah pada jalur konstitusional KNPI.

"Dari awal saya sudah meyakini, kebenaran akan menemukan jalannya. Dengan ini kita akan semakin solid." Ujar Haris Pertama pada media ini. ©red1