REVIEW BUKU MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Foto/Sumber: Penulis-review

Nama  : Iskhak Setyo Nugroho
NPM   : 21701091029
MK     : Azaz-azaz Manajemen
REVIEW BUKU MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
Identitas Buku
Judul               : Manajemen Pelayanan Publik
Penulis             : Hayat, S.AP, M.Si
Penerbit           : Rajawali Pers
Cetakan/hal     : 2017/225
Sinopsis Buku
Pelayanan publik merupakan pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu menjadi indikator terpenting dalam pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik terletak pada pengelolaan sumber daya aparatur yakni budaya kinerja dan pelayanan yang belum tertanam dengan baik, aparatur negara bukan dipandang sebagai profesi, pengaruh politik dan aspek nepotisme. Manajemen berkaitan dengan organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik. Manajemen publik sama halnya seperti  manajemen bisnis namun yang membedakan adalah tujua dan orientasinya. Dalam manajemen pelayanan di organisasi pemerintahan harus berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya kebutuhan adminstratif maupun jasa.
Konsep, fungsi, dan tujuan dalam pelayanan publik yang dituliskan yakni pelayanan public yakni melayani kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kepentingan public yang dibutuhkan masyarakat. Konsep dalam pelayanan publik usdah diatur bentuk pelayanan dan bagaimana pelayanan dilakukan karena kepentingan masyrakat merupakan hal yang utama. Faktor pengoptimalisasi pelayanan publik antara lain kepemimpinan, budaya organisasi, kelembagaan, tata kerja, standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengendalian dan evakuasi, sarana dan prasarana, dll. Fungsi pelayanan publik dilihat dari pelayanan publik yang baik dan berkualitas dipengaruhi reformasi birokrasi dalam tatanan professional dengan cara memaksimalkan potensi SDM yang kompeten. Selain itu pelayanan publik harus ada kepastian hukum antara hak dan kewajiban warga negara. Kepastian hukum dilakukan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dasar pelayanan publik melayani masyarakat sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan administratif atau kebutuhan barang/jasa publik. Tujuan pelayanan telah ditetapkan dalam UU No. 25 tahun 2009 yakni adanya batasan hubungan yang jelas mengenai hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak, terwujudnya sistem pelayanan sesuai asas, pelayanan sesuai peraturan, adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum.
Kinerja pelayanan publik merupakan konsekuensi hukum dan pemberian pelayanan yang baik yang dilakukan secara baik, bentuk hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menjadi substansi nilai yang menjadi focus utama penilaian dalam pelayanan hukum. Secara prinsip sifat kinerja pelayanan publikadalah membantu masayarkat dalam menerima hak dan kewajibannya yakni menerima pelayanan yang dibutuhkan secara baik. Bentuk kinerja pelayanan public didasari pada ruang lingkup pelayan publik. entuk kinerja yakni deskriptif jabatan yang ada memiliki tugas dan fungsi yakni : penentuan gaji, seleksi pegawai, orientasi, penilaian kerja, pelatihan dan pengembangan, uraian dan perencanaan organisasi, uraian tanggung jawab. Kualitas kinerja pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan pelayanan public yang diberikan juga mengidentifikasi kualitas sumber daya manusia yang baik, professional dan bertanggung jawab serta kompeten. Indikator kinerja pelayanan harus memenuhi syarat menurut  Bastian (2006) yakni spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi, pengukuran dilakukan secara objektif, relevan, dapat dicapai, fleksibel dan sensitif dan efektif. Indikator kerja kedua terdiri dari tujuan, standar, umpan balik, alat dan sarana, kompetensi, peluang, motif. Penilaian kinerja pelayanan publik dapat dilakukan dengan berfokus pada antara strategi pelanggan dan tujuan dengan tindakan. Ada beberapa indikator penilaian yakni memastikan persyaratan yang di inginkan pelanggan telah terpenuhi, menguasahakan standar kerja, mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja, menetapkan arti penting masalah kualitas dan menetukan prioritas, menghindari dari konsekuensi dari rendahnya kualitas, mempertimbangkan penggunaan sumber daya, mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan.
Sumber daya aparatur bisa juga disebut sumber daya manusia dimana didalam sebuah organisasi dibutuhkan SDM ini dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Didalam sebuah organisasi yang paling berperan dan yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi untuk sumber daya aparatur atau SDM yang bisa produktif di dalam organisasi. Dalam melakukan sebuah proses manajemen organisasi, tentunya dilakukan oleh SDM yang berkualitas. Dalam hal merencanakan, melaksanakan maupun mengendalikannya semua ditentukan oleh SDM yang berkualitas kemudia organisasi akan berjalan secara baik dan lancar dan sampai mencapai tujuan jika SDM didalamnya mempunyai kompetensi dan kulitas yang memadai  untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Didalam mencapai sebuah tujuan yang membutuhkan SDM yang berkualitas tentunya dalam sebuah perusahaan atau organisasi memiliki sitem perekrutan dan promosi sumber daya aparatur yang baik, berkualitas, kompeten, dan professional dalam menjalankan sebuah tugas. Setiap tujuan diatur dalam sebuah perusahaan atau organisasi ditentukan oleh siapa yang menyelesaikan pekerjaan tersebut dan sejauh mana pekerjaan itu dilakukan tergantung dari seberapa baik kualitas pekerja/anggotanya. Jika dari itu sistem rekrutmen harus menjadi penentu serius didalam penerimaan aparatur sipil negara atau sekecil didalam organisasi. Oleh karena itu untuk memenuhi rekrutmen sumber daya aparatur dengan mencari sosok SDM yang memang berkualitas bagaimana cara seseorang itu bisa memenuhi standarisasi proses rekrutmen dan menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil pekerjaannya itulah kinerja mengikutinya, karena kulitas kinerja ditentukan sebagai produktif aparaur pelayanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyrakat. Tapi ketika seseorang dituntut untuk bekerja dengan baik adalah ketika seseorang bekerja seccara professional dan secara akuntabilitas didalam menjalankan tugas yang diembannya, seorang pekerja bisa dikatakan professional jika dikerjakan sesuai aturan, disiplin, dan memenuhi harapan dan tujuan pekerjaan tersebut seorang pekerja harus berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban tentang kinerja dan tindakan yang sudah dilaksanakannya. Kemudian didalam mewujudkan tujuannya harapan itu haruslah ada sistem yang mengatur pekerja, karena ketika sistem manajemennya baik atau tidak ada indikasi untuk melakukan protes pasti manajemen sistem tersebut bisa berjalan dengan baik. Oleh akrena itu pembangunan sistem harus satu arah jarum jam tidak ada boleh melawan arus seimbang dan sejajar mematuhi suatu sistem yang telah dibentuk.
Reformasi dan birokrasi adalah hal yang paling sering kita dengar ketika membahas tentang pemerintahan. Reformasi dan birokrasi merupakan suatu sistem yang saling berhubangan dan juga keterkaitan. Reformasi adalah perubahan untuk perbaikan suatu masyarakat atau pemerintahan didalam bidang politik, agama, dan sosial. Sedangkan birokrasi suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Jika keduanya saling berhubungan dan berkaitan pasti mengarah kepada pemerintahan yang akan memberikan perubahan terhadap negara ke arah yang lebih baik. Saat ini kondisi birokrasi di era reformasi belum bisa dikatakan dan menunjukkan ke arah yang lebih baik, karena masih banyaknya birokrat yang arogan yang mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Para pelaku birokrat merasa masyarakatlah yang membutuhkan dan juga masih banyaknya praktik-praktik orde lama dan orde baru yang masih diterapkan oleh beberapa birokrasi di Indonesia. Kemudian didalam membangun sebuah reformasi birokrasi  yang baik para pelaku birokrat harus bisa berubah meninggalkan zaman-zaman yang pernah terjadi di era orde lama hingga orde baru. Untuk melaksanakan birokrasi yang baik, cepat, dan konsisten pemerintah harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
 Sejak terjadi perubahan menuju ke arah reformasi, masih banyak reformasi birokrasi yang mengalami ketertinggalan. Tetapi tujuan dari perubahan ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik dan melakukan beberapa perubahan dan pembaharuan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pada aspek kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. Ini dilakukan agar masyarakat Indonesia percaya terhadap pemerintah dalam hal kinerja. Bentuk kinerja yang diharapakan adalah sebuah bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah yang bisa membawa dampak positif terhadap masyarakat. Kebijakan reformasi birokrasi ini diharapkan bisa membawa perubahan kepada ketatanegaraan Indonesia ini. Berbagai cara sudah dilakukan demi mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik. Salah satunya yang dilakukan demi mewujudkan kuantitas dan kualitasnya adalah memperbaiki sumber daya aparatur pemerintahannya. Ini dilakukan agar kualitas pelayanan terhadap masyarakat bisa membaik. Karena tolak ukur masyarakat didalam sebuah birokrasi adalah kinerja terhadap pelayanan mengalami peningkatan. Kualitas kinerja itulah yang menjadikan harapan masyarakat dalam mewujudkankan pelayanan publik yang baik.
Dari adanya reformasi birokrasi ini diharapkan agar tercapainya pemerintahan yang baik (good goverence). Good governce sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai goals, tentunya good goverence membutuhkan sebuah proses penyelenggaran pemerintahan yang berkualitas, profesional, dan akuntabel. Seluruh komponen organisasi harus mendukung pencapaian tujuan good goverence. Sistem pemerintahan yang dibangun harus berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum. Aspek kebutuhan masyarakat adalah orientasi dari penyelenggaraan pemerintahan sebagai penerima pelayanan. Masyarakat menjadi objek pelayanan karena pemerintah sebagai penyedia layanan harus berfokus pada pola kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Di samping itu, sebagai penyedia pelayanan pemerintah harus bisa melakukan pengembangan terhadap aparatur penyedia pelayanan. Agar dalam penyelenggaraan pelayanan bisa memenuhi kebutuhan terhadap masyarakat. Pengembangan sumber daya aparatur sebagai pemeran strategis didalam birokrasi harus menjadi perhatian utama, baik dari aspek pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kualitasnya dalam artian sumber daya manusianya harus mempunyai kompetensi yang tinggi sesuai dengan bidang pekerjaannya sehingga tujan good goverence tercapai dengan baik. Good goverence dalam pencapaiannya harus didukung oleh public service sebagai orientasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan publik adalah orientasi terhadap pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. Oleh karena  itu dalam mewujudkan pemerintah yang baik terlebih dahulu harus bisa memperhatikan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan memberikan penilaian terhadap kualitas pemberi pelayanan. Jika pemberi pelayanan yang diberikan terbilang puas oleh masyarakat berarti itu menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan memenuhi kualitas terhadap sumber daya aparatur. Ukuran penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dilihat dari aspek pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan kerja sama didalam penyelenggara pemerintahan. Dalam artian dari pimpinan sampai bawahan berkolaborasi dalam membangun bangsa melalui peran masing-masing anggota melalui tanggung jawab yang diberikan. Hal ini harus bisa diwujudkan dan harus bisa dicontohkan kepada lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kelebihan
Dari keseluruhan isi buku yang telah dibaca maka kelebihan dalam buku manajemen pelayanan publik yakni penggunaan bahasa yang ringan mempermudah pembaca untuk memahami maksud dari materi yang ada dalam buku ini, adanya penjabaran menurut beberapa ahli dan undang-undang mengenai pelayanan publik juga mendukung penjabaran yang ada semakin konkret. Isi buku yang komukatif dan pembahasan yang mudah ditangkap membuat para pembaca awam mengenai pelayanan publik dapat memahami secara keseluruhan mengenai pelayanan public yang baik. Selain itu pemahaman dan penjelasan yang mudah, banyak penjabaran dari para ahli yang ditulis secara rinci namun tetap menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
Kelemahan
Dari keseluruhan isi buku yang telah dibaca maka kelemahan dalam buku manajemen pelayanan publik yakni tidak adanya contoh berupa praktik-praktik yang menjruus pada penjelasan. Hanya penjelasannya yang terlalu panjang tetapi tidak disertai contoh empirisnya.

Subscribe to receive free email updates: