 |
| IlustrasiFotografer / Google/Brilio.Net |
JurnalMalang, Opini - "Jika dalam Pilkada2018 nanti Abah Anton (Incumbent) berkoalisi dengan PDI Perjuangan maka pilkada kota Malang tidak menarik didiskusikan... Namun, hasil akhir Pilkada Kota Batu februari lalu makin memperkuat keyakinan politik banteng untuk (kembali) menjadi penguasa eksekutif di Malang Raya..... dan, diskusi pilkada kota Malang bisa dimulai...."
Kemungkinan koalisi Anton - PDI Perjuangan (sebagai wakil) sulit diwujudkan dengan satu alasan rasional : PDIP merupakan parpol pemenang pemilu di kota, akan sulit menerima tawaran koalisi dengan jatah wakil walikota. Apalagi pasca pilkada Kota Batu yang dimenangkan kader banteng (Pilkada Feb2017 lalu), maka hoki ini pasti ingin dicetak di kota Malang.
---
HM. Anton, Walikota Malang yang juga menjadi ketua DPC PKB Kota Malang adalah kubu terkuat saat ini, yang dipastikan akan maju lagi untuk periode kedua. Selain memiliki potensi finansial, Anton bisa menggerakkan segenap sel-sel birokrasi yang digenggamnya untuk meraih simpati arus bawah. Selain itu dia memiliki partai (6 kursi DPRD). Dari seorang warga "biasa" di Tlogomas, tiba-tiba Anton menjelma menjadi seorang penguasa kota terbesar kedua di Jatim, pengusaha yang terkenal peduli wong cilik, ketua partai dan ikon baru di internal partainya.
Pesona incumbent cenderung bisa memikat 2,3 atau 4 parpol untuk gabung berkoalisi. Jika ada survey 'sementara' hari ini siapa yang akan dipilih menjadi Walikota Malang 2018 nanti maka Anton pasti akan meraih suara terbanyak.
---
PDIP, merupakan kubu terkuat kedua di kota Malang saat ini. Memiliki selusin kursi legislatif dengan rekor pileg tak terkalahkan sejak pemilu pertama era reformasi 1999. Jika eksekutif "dikuasai" PKB maka legislatif dipimpin PDIP melalui Arief Wicaksono, yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Kota Malang.
PDIP, partai yang memiliki massa loyal paling banyak, dengan personel struktural paling lengkap hingga ditingkat anak ranting (RW). Di Malang Raya, hanya PDIP yang mampu mengolkan 2 orang anggota DPR RI di pileg 2014 lalu (A,Basarah & Andreas ES).
Dengan fakta di atas maka sangat rasional jika PDIP memilih ambil peluang mencalonkan kader sendiri sebagai N-1. Jika banteng kota Malang diopinikan sedang krisis kader dan sumber "logistik-politik" yang meragukan maka ada 3 hal yang menjadi pembanding :
- PDIP Kota memiliki, setidaknya 2 kader (intern-kota) yang bisa diusung sebagai bakal calon/atau pasangan calon : 1) Sri Untari, mantan sekretaris DPC kota Malang, yang kini menjadi Sekretaris DPD PDIP Jatim; ketua fraksi PDIP di DPRD Jatim dan Ketua Kopwan SBW yang merupakan salah satu Koperasi Wanita terbesar di Indonesia. Track record politik Untari cukup mocer, dua kali menjadi anggota DPRD kota, pengalaman strukturalnya sangat lama dan peraih suara terbesar di pileg 2014 lalu. Prestasi domestiknya ini bisa dijadikan modal bagi Untari untuk merebut rekom DPP. Satu hal lagi, Untari baru saja sukses menjadi "mentor" gerakan gotong-royong memenangkan pasangan DewantiRumpoko-Punjul (DEMPUL) di kota wisata Batu. LALU, kader kedua yang berpotensi direkom PDIP adalah Arief Wicaksono, Ketua DPRD yang rangkap menjadi Ketua DPC partai. Meskipun beberapa orang meragukan potensinya, harus diakui Arief adalah representasi resmi PDIP kota Malang ditingkat struktural. Dan PDIP adalah partai yang sangat menghargai posisi struktural kadernya.
- PDIP merupakan satu-satunya parpol di kota Malang yang bisa MENGUSUNG Pasangan Calon sendiri di Pilkada kota Malang 2018 nanti. Parpol lain harus berkoalisi untuk memenuhi batasan minimal 9 kursi legislatif. Maka dengan demikian nilai tawar banteng paling tinggi di antara semua partai, yang membuatnya enggan untuk menerima "lamaran" jadi wakil dari siapapun.
- "Logistik-Politik" terbesar PDIP saat ini adalah "Gotong-Royong Politiknya". Pola pemenangan pilkada dengan konsep (baru) "keroyokan" seperti di kabupaten 2015 dan kota Batu 2017 cukup efektif dalam mengatasi kemungkinan minimnya dana politik PDIP di kota Malang. Dengan kata lain, seandainya PDIP maju sendiri 1 paket dengan komposisi paslon yang ada maka tidak akan terlalu kesulitan dalam hal minimnya pendanaan karena adanya gotongroyong politik yang langsung di bawah perintah DPP. Pelibatan anggota legislatif hingga dari daerah luar Malang Raya untuk mendukung paslon banteng terbukti ampuh di Kabupaten (incumbent Rendra Kresna hampir kalah) dan di Batu (Paslon Dempul yang diterpa banyak issue korupsi menang mutlak).
Jadi, konstelasi jelang pilkada kota Malang hingga pertengahan tahun ini adalah : Incumben Anton merupakan kubu yang paling dominan dengan pilihan bacalon Wakil yang banyak. Sementara dibuntuti oleh barisan banteng yang unggul pada aspek organisasi politiknya. Ditambah lagi, secara nasional saat ini PDIP merupakan partai 'penguasa'.
-----
APAKAH situasi di atas sudah paten alias tidak bisa berubah??? Tentu saja tidak, masih akan ada kemungkinan perubahan drastis dengan syarat tiba-tiba ada figur khusus yang datang membawa beberapa syarat kemenangan. Anton - dan PDIP dipandang "Besar" lantaran belum adanya kubu dominan yang muncul secara terbuka.
Contohnya, dimungkinkan ada perubahan peta apabila hadir figur "marketable" seperti Moreno Suprapto (Anggota DPR-RI dari dapil MalangRaya). Selain orang Malang dia juga pemuda yang memiliki potensi politik yang "seirama" dengan tren politik masa kini (muda-ganteng-kaya). Moreno akan lebih mudah di desain sebagai kuda hitam apabila Gerindra berani mengajukan mantan pembalap nasional ini sebagai kadidat Walikota Malang 2018.
Suasana Pilkada kota Malang mendatang akan lebih meriah dan kompleks dibanding yang sudah-sudah. Sebab disini ada banyak kubu yang tengah memantau situasi : barisan nasionalis Peni Suparto yang bisa menjadi 'pelapis' politik potensial (baik untuk incumbent maupun untuk PDIP); beberapa tokoh agama yang konon punya "syahwat-politik" menjadi cawawali; para ketua DPC dan terutama sekali eksistensi Wawali Sutiaji yang perlu di bahas secara khusus sebagai santri NU sesungguhnya yang berhasil masuk di arena kekuasaan Balaikota Malang.
(....bersambung / red1).