saluran publik - not commercial media

Pedoman dan Tata Cara Menjadi Saksi Pemilu TPS, Saksi Desa-Kelurahan dalam Pemilu

Ilustrasi
JurnalMalang - Saksi Pemilu / Pilkada berbasis TPS yang bertugas sebelum dan sesudah proses Pemungutan Suara adalah elemen penting dalam Pemilu; baik dalam Pemilu Legislatif DPR/D, DPD, Pilpres maupun dalam Pemilukada. Dalam Pemilu serentakpun mekanisme saksi TPS ini relatif sama.

Saksi ini dimiliki, direkrut oleh masing - masing peserta Pemilu (Parpol, Caleg ataupun Kontestan Calon Kepala Daerah  Pemilukada/Pilpres). Umumnya Saksi didanai oleh Peserta Pemilu minimal 1 orang per TPS, dan harus ada juga saksi pada rekapitulasi hasil suara di tingkat Kelurahan/ Desa, Kecamatan dan Kota/Kabupaten.

Karena saksi berkaitan langsung dengan penyelamatan hasil pemilu dan yang memiliki akses Data Valid perhitungan suara yang sah bahkan penting fungsinya ketika ada sengketa pemilu maka Saksi harus dibekali pemahaman akan fungsi, tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut ini kami jelaskan secara, sederhana dan lengkap:


Hal-Hal yang harus diPerhatikan di dalam Rekruitment Saksi:
  • Saksi haruslah yang memiliki loyalitas pada pemberi tugas dan punya kemampuan untuk mencatat, mendengar dan menyampaikan pendapat;
  • Saksi sebaiknya warga yang berKTP setempat, terdaftar namanya di DPT dan lebih baik lagi bila berdomisili tetap di lokasi TPSnya bertugas;
  • Saksi haruslah direkrut jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu biar ada waku bimbingan teknis dan mempersiapkan segalanya;
  • Saksi haruslah dilakukan pelatihan akan lokasi tugas dan apa saja hak dan kewajibannya;
  • Saksi sebaiknya dilengkapi baju seragam yang tidak mengandung atribut politik terlarang sejak di masa tenang, atau minimal dibekali ID Card yang menunjukkan bahwa saksi tersebut adalah benar benar utusan saksu dari pemberi tugas ;
  • Saksi harus mengetahui betul lokasi TPS, jumlah pasti pemilih DPT di TPS Tugasnya.
RINCIAN TUGAS SAKSI

SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA
  • Saksi menyiapkan kelengkapan seperti KTP dan Kartu Pemilihnya sendiri untuk dibawa pada saat bertugas. Saksi harus tetap menggunakan hak pilihnya;
  • Saksi harus memegang surat mandat atau surat tugas dari Peserta Pemilu yang menugasinya (tanpa itu dia akan jadi saksi ilegal). Mandat tersebut harus diberitahukan dan diketahui oleh petugas KPPS sebelumnya;
  • Menyiapkan Form yang disiapkan oleh Tim dari Peserta Pemilu dan atau yang disiapkan oleh panitia. Form ini adalah lembaran untuk mencatat hasil perhitungan suara. Ingat, form ini merupakan salah satu dokumen inti pemilu;
  • Bila ada, hendaknya membawa buku / pedoman saksi, agar bisa benar benar mengingatkan hak dan kewajibannya;
  • Membawa Kelengkapan tulis menulis, jika diijinkan bawalah alat perekam foto/vid seperti android;
  • Saksi wajib hadir sebelum dimulainya Pemungutan Suara, sebaiknya sebelum pukul 07.00 wib;
  • Saksi harus menyerahkan Surat / Mandat (SK) sebagai Saksi dari Peserta Pemilu kepada KPPS dan meminta bukti tanda terima surat minimal paling lambat 1 hari sebelum Pemilu. Simpan dan jangan sampai hilang.
PADA SAAT MULAI PROSES PEMUNGUTAN SUARA
  • Saksi harus memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan tersegel dan kosong. Saksi berhak mengeceknya.
  • Memastikan kelengkapan dan kondisi TPS yang aman dari gangguan dan kecurangan. Tidak ada pihak yang mencurigakan mengganggu pemilu.
  • Memastikan sampul surat suara dalam keadaan tertutup dan JUMLAH surat suara sesuai dengan jumlah PEMILIH dalam DPT ditambah dengan 2,5 % surat suara CADANGAN yang semuanya tersegel aman.
  • Memastikan bahwa kotak suara benar-benar kosong dan dikunci kembali setelah di cek secara bersama-sama.
  • Pada saat MULAI PEMUNGUTAN Suara, pastikan bahwa pemilih memberikan hak pilihnya sesuai urutan kehadiran. Pemilih akan menunjukkan surat undangan resmi pemilu dengan identitas sesuai KTP.
  • Memastikan bahwa Panitia - KPPS tidak memberikan kartu suara ganda atau lebih dari 1 kali kepada pemilih. Selesai mencoblos, memasukkan kartu di kotak suara EQ SQdan mencelupkan jari pada tinta khusus di panitia, pemilih akan langsung pulang.
  • Memastikan bahwa nama pemilih sesuai dengan daftar nama yang tercantum di DPT. 
  • Pastikan bahwa pemilih tidak memiliki tanda khusus bahwa dia telah memberikan suara (seperti bekas tinta di jarinya).
  • Pastikan bahwa setiap surat suara yang diterima pemilih tidak cacat dan ada tanda-tanda khusus.
  • Pastikan bahwa setiap surat suara yang diterima pemilih suda ditandatangani oleh ketua KPPS.
  • Apabila ada pemilih yang datang tidak membawa undangan pemilih atau tidak memiliki kartu pemilih maka pastikan dia membawa KTP asli dan KK Asli, mereka akan dilayani setelah jam 12.00
  • Pastikan bahwa tidak ada panitia pemilu atau unsur KPPS yang mencoba mempengaruhi pemilih untuk memilih parpol / calon tertentu.
  • Bagi Pemilih yang pindah lokasi pilih harus menyertakan form A5 dan waktu coblosnya siang hari. Atau sesuai UU / aturan terbaru yang berlaku.
PADA SAAT PERHITUNGAN SUARA
  • Memastikan Perhitungan suara dimulai setelah pemungutan suara berakhir. Waktu berakhir pemungutan suara adalah pukul 13.00 atau sesuai peraturan baru dari KPU.
  • Pastikan bahwa suara yang tidak terpakai telah diberi tanda silang besar oleh petugas KPPS.
  • Pastikan bahwa petugas KPPS telah mencatat jumlah surat suara yang tidak digunakan, cacat, ada coretan dst.
  • Awasi setiap perhitungan suara dengan melihat langsung bentuk fisik kertas suara pemilih.
  • Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang sah dan tidak sah serta jumlah perolehan suara masing-masing peserta pemilu.
  • Mengawasi Pengisian formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (BAPPS) oleh KPPS.
  • Sebaiknya lembaran perhitungan yang dipasang di dinding / Plano / papan di foto.
  • SImpanlah hasil perhitungan di TPS (Form C1), pastikan SAMA dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Sebab sering terjadi perubahan suara di form D1.
  • Selama menjalankan tugas SAKSI jangan sampai meninggalkan lokasi tugasnya. Sebaiknya saksi lebih amannya 2 orang per TPS, bisa gantian jaga.

SETELAH PERHITUNGAN SUARA
  • Saksi harus mencatat bila ada pelanggaran terjadi dan dilaporkan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan kepada Petugas Parpol/ Tim Calon yang memberinya mandat menjadi Saksi.
  • Saksi harus mengawal proses penyimpanan kotak suara dari TPS ke PPS. Saksi harus melihat pergeseran kotak suara.
  • Saksi menandatangani BAPPS apabila pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar dan jurdil
  • Apabila tidak ada keberatan maka Saksi meminta pada petugas KPPS untuk menuliskan kata NIHIL pada formulir lembaran pernyataan keberatan saksi yang berarti proses pemungutan suara sudah benar.
  • Apabila terdapat kecurangan yang merugikan parpol / calon yang memberikan mandat maka Saksi berhak tidak menandatangani BAPPS serta meminta petugas KPPS mencatat dengan jelas isi keberatan Saksi pada lembar Pernyataan Keberatan Saksi.
  • Saksi TPS harus memperoleh salinan dokumen yang menjadi haknya dari KPPS berupa: 1) BAPPS (Formulir C-KWK). 2) Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara (C1-KWK). 3) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran C1-KWK). 4) Lembar Pernyataan Keberatan Saksi (C3-KWK).
  • Saksi memastikan bahwa seluruh dokumen pemungutan suara dimasukkan ke dalam kota suara dan di segel.
HAL - HAL MODUSPOLITIK YANG HARUS DIWASPADAI OLEH SAKSI:
  • Masih terdapat alat peraga kampanye salah satu calon di sekitar TPS. Proteslah.
  • Jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT di TPS lebih dari 600 orang. Tanyakan aturannya.
  • Pemungutan suara tidak boleh dilakukan sebelum KPPS membuka acara pemungutan suara secara resmi. Memulai harus sama sama tahu.
  • Jangan sampai surat suara kurang dari jumlah pemilih TPS. Jumlah Surat suara harus sama ditambah dengan 2,5 persen surat suara cadangan.
  • Jangan sampai Pemilih tertentu diberi surat suara lebih dari jumlah yang ditentukan (Untuk Pemilu Serentak Total yang akan datang, jumlah kartu suara adalah: DPRD II + DPRD Provinsi + DPR RI + DPD + Pilpres, Pilkada.
  • Pada misalnya Pemilukada dan atau PILPRES yang masih terpisah, surat suara hanya 1 Lembar per Pemilih.
  • KPPS jangan sampai tidak memeriksa kelengkapan pemilih terutama pemilih yang tidak memiliki kartu tanda pemilih.
  • Jangan sampai surat suara yang sudah dicoblos, dicoblos lagi oleh panitia untuk sengaja merusak suara calon yang tidak diinginkannya.
  • Jangan sampai suara suara parpol / calon tertentu yang SAH dibacakan sebagai suara TAK Sah atau sebaliknya.
  • Surat Suara SAH parpol / calon bisa dimanipulasi secara curang panitia  dengan dibacakan sebagai  surat suara tidak sah atau rusak.
  • Petugas menulis suara sah bukan pada kolom catatan yang tepat.
  • Petugas tidak mencatat dengan benar surat suara yang tidak terpakai. Hati hati pengalihan suara golput/suara tak sah.
  • Waspadai perubahan jumlah suara di tingkat KELURAHAN/ DESA! Saksi utama tingkat daerah harus kawal hingga akhir.
BILA ADA INDIKASI / KESALAHAN OLEH PETUGAS MAKA:
  • Saksi TPS harus segera meminta KPPS untuk melakukan pembetulan saat itu juga. Bila tidak dihiraukan maka saksi harus mencatatnya sebagai dugaan pelanggaran / kecurangan dalam formulir pelanggaran yang disediakan.
  • Setiap pelanggaran / kecurangan saksi wajib mencatatnya dengan detail.
TAMBAHAN PENTING!
  1. Sebaiknya ada Pusat Tabulasi Suara khusus dari Peserta Pemilu di Posko masing-masing. Masing masing kecamatan membuat sentra tabulasi suara yang terhuhung hingga ke posko utama.
  2. Sebaiknya pada saat proses perhitungan suara berlangsung, pusat tabulasi memantau perkembangan perolehan suara dan begitu selesai maka masing2 SAKSI TPS mengirim / pesan/chat data hasil secepatnya ke Pusat Tabulasi Suara.
  3. Sehingga sebelum menghitung manual yg lambat sebaiknya posko tabulasi lebih dahulu mengetahui hasil lebih cepat meskipun via pesan chat.
  4. Khusus pemilu Legislatif proses perhitungan suara bisa sampai malam bahkan berhari2, sebaiknya saksi ditambah demi amankan suara.
  5. Amankan C1 dan Foto kertas Plano. Pastikan suara tdak berubah ketika di hitung lagi ditingkat Desa/Keluarahan, kecamatan dan Kota.
  6. Ingat, kecurangan penggelembungan / pengurangan suara terjadi ketika proses hitung di tingkat desa / kelurahan. Maka saksi tingkat desa / kelurahan harus mengacu, memegang data perolehan suara di tingkat TPS agar bisa mencocokkan dan atau langsung protes bila ada yang tidak sesuai.
  7. Ingat, data yang paling lengkap dan akurat adalah hasil perhitungan / pencatatan di TPS. Pastikan hasil perhitungan TPS tidak berubah hingga rilis resmi KPUD.
  8. Sadari bahwa 1 suara amat berharga dalam demokrasi pemilihan langsung. Satu suara gembel dengan satu suara petinggi sama nilainya.
  9. Para calon dan timnya sudah kerjakeras menguras tenaga, pikiran, waktu dan uang yang tidak kecil untuk meraih suara. Maka jagalah hasil perjuangannya dengan penuh tanggungjawab.

Demikian gambaran tentang tugas dan kewajiban SAKSI TPS. Selain saksi TPS juga harus ada SAKSI ditingkat PPS / RW/ Dusun, Tingkat Kelurahan, Desa, Kecamatan hingga di tingkat Kota/Kabupaten. Para Parpol / calon peserta pemilu harus benar-benar melatih saksinya jangan sampai sudah bekerjakeras meraih dukungan rakyat, penyelenggara pemilu dengan mudahnya mencurangi. Sudah banyak bukti penyelenggara Pemilu tidak jujur dan merugikan peserta pemilu tertentu.

Salam Demokrasi...
(Diedit terakhir Maret 2020)

Subscribe to receive free email updates: