 |
| Para Paslon Kepala Daerah Kota Batu 2017-2022 / gbr: kpu-kotabatu.go.id |
JurnalMalang - Pilkada Kota Batu akan dilangsungkan pada 15 Februari 2017 mendatang. Pesta demokrasi di kota wisata ini merupakan satu-satunya pilkada di Jawa Timur tahun ini. Diikuti oleh empat Paslon yaitu : 1) H. Rudi - Sujono Djonet; 2) Hj.Dewanti - Punjul Santoso; 3) H. Hairuddin - Hendra Angga dan 4) Abd. Majid - Kasmuri Idris.
Pengamat kelahiran Batu, Haris el-Mahdi menyampaikan beberapa kriteria ideal calon Kepala Daerah yang sebaiknya dipilih rakyat Batu. Berikut ulasan lengkapnya sebagaimana yang disampaikan melalui medsos Haris el Mahdi (17/1):
WALIKOTA BATU IDEAL
Realitas politik Pilkada kota Batu 2017 menghadirkan 4 paslon yang saling berebut kursi menuju Among Tani. Dari keempat paslon tersebut, mana yang paling layak memimpin kota Batu?
Tulisan ini menarasikan setidaknya ada enam kriteria ideal walikota Batu, yakni :
1. Mempunyai agenda anti-korupsi
Pelan tapi pasti, demokrasi Indonesia harus direboisasi dengan praktik politik yang jujur dan sehat. Tidak penuh polusi berupa korupsi, yang termasuk di dalamnya kolusi dan nepotisme.
Walikota Batu ideal mempunyai tanggung jawab untuk mempraktikkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari KKN. Tender pembangunan, pengadaan barang, dan penempatan posisi jabatan tertentu ; yang disebut KPK sebagai modus paling umum praktik korupsi di daerah, harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Di luar itu, perlu dibangun sebuah sistem agar sumber-sumber pendapatan daerah, seperti retribusi, tidak menguap tanpa jejak seperti yang saat ini terjadi.
Lebih dari itu, untuk mendorong pemerintahan yang bersih, seorang walikota juga harus menjadi oase keteladanan dengan hidup tidak bermewah-mewahan. Ibnu Khaldun menyebut bahwa kehidupan mewah para pejabat merupakan pintu masuk praktik korupsi merajalela. Biaya untuk menutupi hidup mewah kerap diambil dari uang rakyat.
Pemerintahan yang bersih dari korupsi mempunyai korelasi dengan kepercayaan publik, partisipasi, dan perbaikan ekonomi riil.
2. Terbuka dan Dialogis
Walikota menjadi ideal jika sanggup "menghadirkan" dirinya sebagai pribadi yang dialogis, gampang ditemui dan diajak ngomong. Walikota yang membangun jalur protokoler secara wajar, tidak berlebihan.
Hal ini penting karena Walikota adalah jabatan politik yang, salah-satunya, mempunyai kewajiban untuk mendengar dan merespon aspirasi publik. Adalah mengerikan jika walikota dijabat oleh orang dengan kepribadian tertutup dan gagap membangun komunikasi publik.
Ada sebuah pameo "power tends to corrupt", Kekuasaan cenderung korup. Dan, walikota yang tidak dialogis dan gagap merajut partisipasi publik dapat dipastikan mempunyai potensi melakukan korupsi. Ia tidak membuka ruang untuk dikritik dan dikoreksi. Lebih suka membentengi diri dengan apologia.
Yoyok di Batang membuka rumah dinasnya 24 jam bagi warga yang ingin mengadu, Kang Yoto di Bojonegoro mempunyai forum warga tiap hari jumat di pendopo Kabupaten, atau Ridwan Kamil di Bandung yang aktif menggunakan media sosial untuk menerima aspirasi dari warganya. Tiga kepala daerah tersebut adalah contoh kepala daerah yang terbuka dan dialogis.
3. Mempunyai visi Reformasi birokrasi dan keterbukaan anggaran.
Batu adalah salah-satu kota dengan jumlah ASN yang overload dan berkinerja di bawah standart. Oleh karena itu, dibutuhkan walikota yang mempunyai terobosan-terobosan bernas untuk mereformasi birokrasi. Birokrasi yang "njlimet" dan "lemot" perlu diperbaiki untuk menghadirkan Pelayanan publik yang prima.
Di luar itu, walikota Batu ke depan juga perlu memberi jaminan adanya keterbukaan APBD kepada publik. Politik anggaran perlu didesain sepenuhnya untuk kepentingan publik, kepentingan rakyat banyak. Tidak boleh lagi ada SKPD yang tidak optimal menyerap anggaran. Di titik ini, reformasi birokrasi dan keterbukaan anggaran saling berkelindan
Di samping itu, rakyat juga perlu diberi ruang untuk mengontrol APBD. Oleh karena itu, APBD perlu dipublikasikan secara utuh.
Dalam hal reformasi birokrasi, terobosan dari Yoyok, Bupati Batang layak ditiru. Yoyok melakukan lelang jabatan dengan menggandeng KPK, PPATK, dan ICW untuk memastikan bahwa seorang pejabat adalah figur yang bersih dari korupsi, disamping mempunyai kompetensi mumpuni.
Yoyok di Batang juga layak diteladani dalam hal transparansi anggaran. Yoyok menggelar apa yang disebut "Festival Anggaran", yakni setiap SKPD memamerkan semua program dan anggarannya ke khalayak umum.
4. Mempunyai visi politik hijau
Belakangan, Kota Batu mengalami percepatan kerusakan ekologis dalam tingkat yang sangat massif. Alih fungsi lahan pertanian terjadi secara tak terukur dan tak terkendali. Industri pariwisata telah sedemikian rupa mereduksi ruang pertanian dan kebudayaannya.
Walikota Batu ke depan, idealnya, mempunyai visi untuk mengerem laju industrialisasi pariwisata, yang meskipun meninggikan pertumbuhan ekonomi tetapi memperlebar ketimpangan sosial.
Visi politik hijau layak ditawarkan untuk mereboisasi kerusakan ekologis dan juga kerusakan politik.
Moratorium pembangunan wahana wisata artifisial dan hotel merupakan agenda mendesak untuk mereduksi kerusakan ekologis. Perlu juga didorong Penghentian perambahan hutan oleh warga dan percepatan alih fungsi lahan pertanian.
5. Mempunyai visi partisipasi perencanaan pembangunan
Adalah sudah menjadi rahasia umum di Kota Batu bahwa Musrenbangdes tidak dilakukan secara genuin melibatkan para stake holder di desa. Musrenbangdes hanya berisi formalitas, tidak menyentuh kebutuhan substantif masyarakat. Celakanya, hasil musrenbangdes kerap "hilang" di level yang lebih atas.
Untuk itu, dibutuhkan walikota yang mempunyai keseriusan perhatian untuk memperbaiki kinerja dan mekanisme musrenbangdes.
Di luar itu, partisipasi perencanaan pembangunan juga layak dilakukan dengan mempublikasikan RPJMD Kota Batu. Hal ini penting agar wong mbatu tahu persis mau dikemanakan kota Batu tercinta ini.
6. Pro pada ekonomi rakyat
Pertumbuhan toko modern perlu dibatasi sedemikian rupa untuk mendorong perputaran ekonomi riil. Pasar tradisional, PKL, dan toko kelontong perlu tetap dirawat. Tidak saja dijaga keberadaannya tetapi juga kualitas layanan dan produksinya. Hal ini penting agar kualitas layanan PKL, toko kelontong, dan pasar tradisional setara dengan pasar modern atau toko modern.
Di samping itu, berbagai industri rumahan perlu didorong dan diberi banyak kemudahan untuk tumbuh dan berkembang. Fasilitas tax holiday perlu diberikan pada industri rumahan ini, bukan kepada pengusaha besar.
Pendek kata, seorang walikota berkewajiban untuk berpihak pada ekonomi kerakyatan yang secara riil berkontribusi mengurangi ketimpangan sosial.
Calon walikota yang mendekati enam kriteria itulah yang layak dipilih, walikota ideal bagi wong mbatu, setidaknya dalam pandangan saya.
Haris el Mahdi
FB @ Haris el Mahdi
Line hariselmahdi.id