Gbr. Kawasan Alun-Alun pada masa awal dibangun
Sebelum penjajah asing menguasai Indonesia, negeri ini merupakan negeri kaya sumber daya alam yang damai dan menjadi pusat rempah-rempah dunia. Puncak dari kejayaan Nusantara adalah pada jaman kerajaan Majapahit, dimana pada jaman tersebut bangsa ini menjadi bangsa maritim terkuat di dunia dan pelabuhannya dimana-mana menjadi pangkalan dagang yang paling ramai. Namun perpecahan internal melemahkan Majapahit dan berangsur-angsur imperium besar ini runtuh, diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan lokal di sepanjang pesisir Jawa seperti Demak, Tuban, Jepara hingga Jayakarta.
Setelah Majapahit runtuh, raja-raja lokal bersaing satu sama lain untuk merebut wilayah, ekonomi dan pengaruh / ajaran. Tidak memikirkan bagaimana bangsa asing sudah lama mengincar sumber daya alam Nusantara yang melimpah. Maka datanglah saudagar-saudagar Portugis yang melengkapi dirinya dengan senjata api. Kapal - kapal mereka yang besar dilengkapi meriam. Mereka memanfaatkan betul kondisi Nusantara yang tidak stabil pasca jatuhnya Majapahit.
Beberapa daerah akhirnya satu persatu jatuh ke tangan Portugis sejak awal tahun 1500an. Pada masa itu bangsa Eropa tengah berjaya dan mengembangkan teknologi senjata api yang banyak dipakai oleh pelaut-pelaut mereka yang andal. Portugis dan Belanda adalah dua negara yang mendominasi pelayaran bersenjata bangsa Eropa, sehingga dua negara Adikuasa ini membuat kesepakatan untuk membagi dua belahan dunia jajahan. Maka Bangsa Nusantara pun jatuh ditangan Belanda melalui VOC.
VOC merupakan sebuah serikat dagang yang sangat kaya dan mendapatkan hak istimewa mengendalikan serdadu bersenjatakan meriam, yang membuat mereka mudah menaklukkan negara-negara tujuan mereka memburu rempah-rempah.
Bangsa Indonesia tercatat dijajah oleh Belanda selama 350 tahun! Masa penjajahan yang sangat lama ini menyebabkan Indonesia terpuruk, miskin, manusianya terbelakang dan bodoh. Betapa banyak sumber daya alam (SDA) Indonesia yang dirampok penjajah bahkan hingga saat ini eksploitasi SDA Indonesia masih terjadi sebagai kelanjutan dari kebodohan bangsa Indonesia, misalnya pengelolaan tambang emas seperti Freeport di Papua, Newmont di Pulau Sumbawa, Blok Minyak Cepu Bojonegoro, Batu Bara di Kalimantan, Kelapa Sawit dan Perkebunan di Sumatera, kelauran dst.
Malang di Era Kolonialisme
Pada tahun 1767 daerah Malang diduduki kompeni Belanda, bendera triwarna pertama kalinya berkibar di atas bumi Malang. Pada saat itu Malang tengah dipimpin oleh Adipati Moeljo Koesoemo yang terpaksa menyerah kepada kompeni karena kalah kekuatan militer. Seperti umumnya sikap penjajah, Belanda memberlakukan kerja paksa dan merampok sejumlah tanah, bangunan pemerintah serta hasil bumi rakyat untuk menyokong militer mereka dan sebagiannya di kirim ke Ratu Wilhelmina di Netherland.
Kemudian pada tahun 1812 Malang dimasukkan ke dalam wilayah Residensi Pasuruan dengan Bupati Raden Tumenggung Kartonegoro, hal ini dikarenakan Malang belum sebagai Gemeente (Kotamdya/praja) sehingga bergabung dengan Kabupaten pasuruan yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangil dan Kabupaten Malang berdasarkan Staadsblad 1819 nomor 16 (Widomoko, 1987: 49). Alun-alunpun mulai dibangun dengan dikelilingi oleh fasilitas umum, kantor pemerintahan daerah, rumah ibadah dan tempat hiburan yang kesemuanya hanya bisa dinikmati oleh penjajah dan elit pribumi.
Pada tahun 1824 Malang dipimpin oleh seorang Asisten Residen.
Pada tahun 1903 lahirlah Undang-undang Desentralisasi (decentralisatiewet) sebagai wujud dari Pembentukan Kota Madya yang merupakan realisasi dari perubahan sistem pemerintah kolonial Belanda dan dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1905 untuk pertama kalinya Pemerintah Kotamadya dibentuk di Indonesia.
Tanggal 1 April 1914 Kotamadya (Gemeentle) Malang terbentuk, hal ini berarti Kota Madya Malang memiliki kewajiban untuk melaksanakan otonomi daerah, mengatur daerahnya sendiri, pada tahun 1919 Kotamadya dipimpin oleh Pamong Praja, namun kemudian pada tahun 1919 itu juga Kota Malang dipimpin oleh Walikota (Burgemeester) bernama H.I. Bussemaker yang berprofesi sebagai arsitek. Namun sampai dengan tahun 1930 Kota Malang belum memiliki dewan perwakilan rakyat (DPR) dan pada tahun tersebut kantor Balaikota diresmikan, beberapa desa dirubah menjadi lingkungan serta mulai dibentuk Wethouderschap (Dewan Pimpinan Daerah) dengan anggota R. Soekardjo Wirjopranoto dan G. L. Kelder. Seiring dengan berkembangnya waktu, Malang yang dijajah oleh koloni memiliki bekas peninggalan yang dapat mempengaruhi tingkat kebutuhan hidup warga malang. Terbukti dengan fasilitas rel kereta api yang menjadikan warga malang berkembang, selain itu tata kota Malang yang diatur sedemikian rupa oleh Ir. Herman Thomas Kertsen menjadikan melang memiliki icon kota seperti Jalan Besar Idjen, Balaikota Malang, Taman Kota Malang, dsb. Secara tidak langsung, kerja paksa yang dilakukan oleh kompeni terhadap warga pribumi meninggalkan tempat-tempat yang dapat dijadikan sebagai icon Kota Malang.
Dari segi kemiliteran, Malang yang memiliki kondisi geografis bergunung-gunung, berkabut sangat tepat digunakan untuk persembunyian tentara Belanda yang ingin menguasai Kota Malang. Sehingga dibuatlah basis keamanan (Basis Militer) oleh kompeni. Seperti pada perbatasan sebelah utara antara Lawang dengan Pasuruan terdapat basis militer. Sebelah Kemudian di sebelah timur kota Malang di daerah Jabung juga ada basis militer. Basis militer diposisikan di daerah Jabung ini karena memiliki posisi yang lebih tinggi sehingga diharapkan bisa memantau kota dari tempat yang lebih tinggi. Di sebelah barat kota Malang tepatnya di daerah Karangploso terdapat juga basis militer peninggalan jaman Belanda yang difungsikan sebagai pengamanan untuk wilayah Batu. Daerah Batu ini dulunya sebagai tempat wisata para penggede-penggede Belanda seperti didaerah Songgoriti.
1.
JJaman Penjajahan Jepang
Jepang menjadi raja baru dunia persenjataan dan teknologi perang awal-awal abad 20. Negeri Matahari Terbit ini mulai melakukan ekspansi bersenjatanya di kawasan Pasifik, membombardir Pearl Harbor Amerika Serikat dan menduduki negeri-negeri besar dunia seperti Cina, Korea dan Indonesia. Mereka juga mengusir tentara asing di negara-negara taklukannya tersebut. Selama 3,5 abad Indonesia di jajah Belanda, kini datang penguasa Dai Nippon yang mula-mula mengaku saudara tua demi persatuan Asia Timur Raya dalam menghentikan kejahatan bangsa Eropa yang ternyata tidak kalah kejamnya. Jepang lebih brutal dari Belanda dalam melakukan penyiksaan, pembunuhan dan eksploitasi rakyat Indonesia termasuk melakukan pemerkosaan massal dalam kasus Jugun Ianfu.
Pada tanggal 7 Maret 1942 Kota Malang dan sekitarnya diduduki bala tentara Da'i Nippon. Malang yang saat itu dipimpin oleh Raden Adipati Ario Sam (R.A.A Sam), kembali menyerah pada bala tentara Jepang yang saat itu berkuasa di Kota Malang. Pengambilan alih Pemerintah pada prinsipnya meneruskan system lama, hanya sebutan-sebutan dalam jabatan diganti dengan bahasa Jepang. Selama penjajahan Jepang yang relatif pendek itu, Malang mengalami perubahan istilah pemerintahan dan praktek pemerasan Penjajah tetap berlaku untuk kebutuhan logistik tentara Nippon. Pada masa penjajahan jepang, kerja Rodi dilakukan lebih parah untuk memenuhi kebutuhan serdadu Nippon yang tersebar dihampir semua kawasan Asia Timur. Selain itu, tenaga manusia juga di didik secara militer guna memenuhi kebutuhan Jepang atas perang Pasifik. Hal ini dikarenakan Jepang dalam melakukan penindasan yang dibutuhkan ialah pemenuhan atas tenaga dan Sumber daya Alam (SDA). Meski demikian, berbeda dengan penjajahan Belanda, pada masa kedudukan jepang masyarakat diberikan pendidikan yang lebih di banding dengan kedudukan pada masa Belanda, organisasi pemuda dibiarkan berkembang. Dalam segi pendidikan terbukti dengan didirikannya SMT (Sekolah Menengah Tinggi) pada tahun 1994 yang saat ini dikenal sebagai SMA Negeri 1 Malang yang berada di depan Balai Kota Malang. Ini sesungguhnya bagian dari siasat Jepang untuk meraih simpati.
Dunia sudah gerah dengan ulah kejam bangsa Jepang yang sudah tidak bisa dihentikan dengan diplomasi damai. Maka tentara sekutu yang dipelopori Amerika Serikat langsung menyerang pusat kekuatan negeri matahari terbit itu, pesawat yang dikemudikan angkatan udara sekutur menjatuhkan Bom Atom di atas Kota Hiroshima dan Nagashaki. Kedua kota penting Jepang tersebut luluh lantak hancur, ratusan ribu manusia tewas dan keracunan. Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat. Tentaranya yang ada di mana-mana masuk ke kapal dan berlayar kembali ke Jepang, meninggalkan puing-puing kehancuran bagi negara jajahannya.
2.
Jaman Republik
Maka pada tanggal 15 Agustus 1945
kedudukan Jepang di Indonesia telah berakir dengan seiringnya jepang menyerah
tanpa syarat kepada sekutu dan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia. Dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan ini membuktikan bangsa
Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga membuktikan
bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajah meskipun pada saat itu
kebodohan, kemiskinan masih terjadi pada bangsa Indonesia. Peristiwa penting
sesudah Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 21 September 1945 Komite
Nasional Indonesia (KNI) Daerah dibentuk dan mengeluarkan pernyataan bahwa
daerah Malang menjadi daerah Republik Indonesia dan berdiri tegak dibelakang
Pemerintah Republik Indonesia. Dengan adanya statement tersebut maka
tersusunlah KNI daerah di kota Malang yang ada di dalamnya yakni BKR daerah
malang. Kemudian pada tanggal 3 Oktober
1945 dilakukan pengambilan alih senjata dan pemerintahan dari Residen
(Syutyokan) ke tangan Pemerintah Darurat yang dipimpin oleh Pejabat Residen
yaitu Bupati R.A.A Sam, sedangkan Walikotanya adalah M. Sardjono Wirjohardjono.
Pada tanggal 22 Juli 1947 Belanda
berusaha untuk kembali menjajah, dan meletuslah perang (Clash 1) yang
menyebabkan Pemerintah Daerah dengan perangkatnya mengungsi ke luar kota,
kemudian sampai dengan tahun 1950 berlangsung Pemerintah Federasi. Baru pada tanggal
2 maret 1950 Pemerintah Daerah RI yang dipimpin oleh Walikota M. Sardjono
Wirjohardjono kembali dari pengungsian dan menempati Balai Kota Malang.
Sejak masa itu Pemerintah Kotamadya
Malang berlangsung kembali dinaungan Pemerintah RI dan diatur dengan UU
Pemerintah Daerah yang terus berkembang hingga berlakunya UU No 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sampai sekarang ini.
Presiden pertama RI, Ir. Sukarno meresmikan Tugu Nasional Malang pada tanggal 20 Mei 1953 yang berlokasi di Jalan Tugu (Depan Balaikota Malang)