 |
| Ilustrasi Kekuasaan : Google |
JurnalMalang,
KajianRedaksi – Pilkada kabupaten Malang 2020 nanti masih menarik dicermati
mengingat tidak ada lagi tokoh menonjol sebagaimana Pilkada sebelumnya. Akan
muncul banyak tokoh baru, dalam dan luar parpol, yang akan ikut penjaringan Parpol / koalisi yang
diperkirakan menghasilkan paling banyak 4 pasang paslon (selain independen).
Tulisan analisa ini lebih tepatnya bertema “Demokrasi yang Realistis Jelang Pilkada Kabupaten Malang 2020”.
Bupati (non aktif) RK
tidak mungkin maju karena persoalan hukum; DewantiR sudah jadi Walikota Batu;
Krisdayanti (KD) tidak mungkin mau masuk bursa karena lebih strategis baginya berkarir
politik di Senayan dan Yuni Shara (KD’sister) “pulkam mau nyalon” hanyalah intermezo
politik yang tidak serius. Dewanata
Prosakh yang digadang-gadang pengikutnya akan lebih realistis mempertahankan status-quo nya sebagai anggota DPR RI daripada bertarung
pada lapangan politik Malang yang sudah banyak berubah. Sementara, Sri Untari Bisowarno (tokoh
Kopwan JATIM) sedang moncer karirnya di Provinsi lebih baik mengamankan
kekuasaannya di DPD PDIP / DPRD Provinsi yang di masa akan datang berpotensi
dia pimpin, bahkan berpotensi mengisi kuota perempuan di pusat sebagaimana yang dialami Sri Rahayu.
Moreno
Suprapto, politisi muda cukup berpeluang menjadi salah satu kandidat kuat Bupati
Malang. Dua kali terpilih sebagai anggota DPR RI dapil Malang Raya dari partai yang
sebetulnya sulit mendulang suara namun nyatanya dia berhasil terpilih lagi dengan suara cukup tinggi. Tapi
perlu diingat bahwa suara Gerindra kabupaten sulit berkembang lebih dari yang
diperolehnya sekarang karena tidak punya basis solid sebagaimana Banteng maupun
PKB. Partai ini terangkat karena figur Prabowo dan atau jadi saluran politik pemilih
yang tidak pro-01 di Pilpres lalu, dimana PKS bukan merupakan wadah alternatif
rakyat desa; kultur yang menjadi ciri khas menonjol di kabupaten Malang dibanding kota maupun Batu.
Jika nanti
akhirnya Moreno memilih meninggalkan status politisi nasionalnya (DPR RI)
dengan maju sebagai Cabub Malang maka akan lebih mengandalkan popularitas
pribadinya sebagai anak milenial seleb politik, yang beberapa kasus diantaranya berhasil seperti Emil Dardak dari Trenggalek (Bupati) yang kini menjadi Wakil Gubernur. Apalagi kalau berhasil
menggandeng tokoh NU, dengan merujuk rekonsiliasi nasional antara Prabowo08 –
Jokowi-KH.MA maka cita-cita Moreno sangat mungkin bisa tercapai.
Hj. Jajuk
Rendra Kresna merupakan tokoh yang berpeluang maju sebagai bacalon Bupati atau
salah satu yang paling diincar jadi calon Wakil Bupati bagi koalisi. Modalnya
tidak hanya Nasdem yang kursinya mengalami kenaikan signifikan, tetapi juga
jaringan pendukung Rendra Kresna (atau Bolodewa binaan putranya) yang berbangun selama hampir 3
periode kekuasaan. Tapi harus disadari oleh Hj. Jajuk bahwa realitas politik
berubah sejak KPK mengobrak abrik Malang Raya dan memakan banyak korban yang
antara lain adalah pak RK sendiri. Jaringan di bawah pasti sudah banyak yang
melompat pagar dan kongsi elit juga tidak sekuat ketika RK menjabat.
Namun faktanya
Nasdem suaranya meningkat dan Jajuk RK serta Dewanata terpilih di legislatif
dengan suara cukup besar merupakan sinyal bahwa peluang tetap ada pada dinasti
ini. Kuncinya ada pada komposisi koalisi yang bisa mereka bangun nanti. Akan
lebih kuat jika penetapan plt Bupati menjadi definitif dan Nasdem mengambil
Wakil Bupati dengan memasang M. Geng Wahyudi untuk mengisi kekosongan kekuasaan
pemerintahan kabupaten Malang; sebagai bagian konsolidasi internal yang
sama-sama bijak dan menguntungkan.
PKB menjadi
fenomena baru di kabupaten Malang, raihan kursi DPRD sama dengan PDIP, 12 kursi
dari total 50 kursi DPRD hasil pemilu 2019. Dukungan kultural massa basis Nahdliyin menjadi salah satu faktor
menguatnya PKB sehingga terbuka peluang meraih kursi N1.
Tanpa mengecilkan
peluang tokoh lain, HM. Sanusi merupakan kandidat terkuat yang diusung PKB,
lebih disebabkan posisinya sebagai incumbent (plt) Bupati Malang. Di sisa
kekuasaannya HM. Sanusi pasti melakukan konsolidasi birokrasi dan perbaikan
layanan publik yang berefek baik pada elektabilitas pribadinya. Tinggal dia menggandeng
tokoh nasionalis yang bisa memperkuatnya di basis abangan yang merupakan basis mayoritas di kabupaten Malang. Sejauh ini, Sanusi mulai mendekati tokoh-tokoh nasionalis, mendatangi basisnya, menunjukkan kesadarannya pada realitas politik kabupaten Malang.
Golkar kelompok
menengah yang stabil, lebih realistis mengusung kandidat Wakil Bupati yang bisa
bergabung ke PDIP, PKB atau Koalisi lainnya. Siadi, Ketua DPD kabupaten Malang
termasuk peraih suara terbesar DPRD Provinsi Jatim yang lolos dari
dapil MalangRaya. Perolehan suaranya yang bisa menyaingi calon dari parpol besar
membuktikan kader potensial Golkar ada di mana-mana dan pada ujung pengaturan
koalisi akan menjadi penentu.
Siadi bisa meniru jejak Sofyan Edi Jarwoko (Wakil
Walikota Malang / Ketua DPD Golkar Kota) yang bakal menjadi kandidat terkuat
Pilwalkot yang akan datang.
PDI Perjuangan masih menjadi kubu paling “seksi” untuk pengusung calon Bupati
Malang 2020. Kelebihan partai moncong putih ini, memiliki massa yang sangat
setia pada instruksi partai, taat pada perintah Ketua Umum dan pengurus
strukturalnya lengkap hingga di tingkat anak ranting (Dusun/RW). Ini
menguntungkan pada wilayah yang secara geografis amat luas seperti di kabupaten
Malang.
Sebelum era Rendra Kresna ke plt HM Sanusi, Bupati Malang merupakan kader PDIP (Sujud
Pribadi) selama dua periode. Pada pilkada 2015 silam, banteng dengan tergesa-gesa
mencalonkan Dewanti Rumpoko tetapi hampir saja menenggelamkan incumben Rendra
Kresna. Seandainya kala itu pilkada ditunda sebulan besar kemungkinan Dewanti
akan menjadi Bupati Malang. Dewanti kini sudah menjadi Walikota Batu dan
mustahil tinggalkan kota wisata itu hanya untuk meraih jabatan yang setingkat
di kab Malang.
Ada beberapa
tokoh internal banteng yang layak masuk di bursa penjaringan PDI Perjuangan. Ada
Hari Sasongko, meskipun tidak lagi menjadi Ketua DPC tetapi merupakan ketua
DPRD dan teruji memimpin legislatif sekaligus partai. Masa pengabdiannya
sebagai petugas partai harus tetap dihargai dengan memberi peluang sebagai
kandidat utama calon Bupati / Wakil. Namun jika partai banteng ingin melakukan
regenerasi maka mantan Ketua DPC diposisikan sebagai mentor politik yang
mengawasi pelaksanaan tugas partai di kabupaten Malang.
Lalu ada
Didik Gatot Subroto Ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Malang yang juga terpilih
kembali jadi anggota DPRD Kabupaten Malang. Sebagaimana tradisi banteng, para
Ketua DPC juga diinstruksikan menjadi pemimpin di DPRD untuk memastikan
terlaksananya perjuangan partai di kebijakan legislasi. Jalan teraman bagi ketua DPC adalah dengan
mengikuti alur tradisi dan instruksi partai dengan tidak tergesa-gesa masuk di
arena pertarungan eksekutif. Membaca‘Timing’ adalah kunci umumnya politisi
yang berhasil di Malang.
Sebagaimana
yang telah diulas sebelumnya, tokoh PDIP asal Malang seperti KD, Sri Untari,
Sri Rahayu dllnya, sedang atau sudah berada pada posisi terbaiknya dan pada
treck yang tidak saling bersinggungan. Segala spekulasi politik di ranah Pilkada bisa mempengaruhi kedudukan struktural seorang kader parpol. Kalah - menang memiliki konsekwensi.
Sehingga
Pilkada Kabupaten Malang menjadi kesempatan strategis bagi PDIP untuk merekrut
tokoh profesional yang kuat dari luar partai, yang ditugaskan untuk memimpin
lembaga eksekutif (Bupati/Wakil Bupati) dalam skema koordinasi partai; garis kebijakannya harus menyesuaikan
dengan agenda kerakyatan PDI Perjuangan yang disalurkan melalui DPC-DPD-Pembina Dapil. Konsep 3 Pilar PDI Perjuangan sebetulnya konsep kemitraan yang paling ideal saat ini, namun prakteknya gagal dilaksanakan dengan baik oleh kader-kader terpilih.
Diprediksi
banteng akan mampu merebut kekuasaan Bupati Malang jika mengusung figur
nasionalis muda yang sesuai dengan atmosfir milenial, sanggup mendukung
infrastruktur pemenangan dan memiliki akses pada basis-basis kultural –
religius / NU.
Paling lambat bulan September 2019, figur-figur tersebut akan muncul begitu tahapan
penjaringan partai mulai dibuka. Rakyat sebagai penentu arahnya demokrasi, harus cermat membaca setiap proses politik di kabupaten Malang, agar menghasilkan pemimpin yang profesional, visioner dan anti-korupsi. *red1